Melirik Sarnaja, Bakal Calon Kepala Desa Pangkat

Oleh: Abu Gybran

Melirik Sarnaja, bakal calon Kepala Desa Pangkat Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, adalah menarik untuk diketahui. Pada usianya yang ke 42 tahun di tahun 2015 nanti, pria yang dikenal senang berorganisasi dengan segudang pengalamannya ini, akan ikut dalam pertarungan memperebutkan kursi Kepala Desa Pangkat yang akan diselenggarakan tahun 2015 nanti.

Terjun di dunia politik bukan hal baru bagi dirinya. Menjadi kader Partai Politik sudah dijalaninya pada tahun 1998-2002 pada Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Kecamatan Jayanti, sebagai sekretaris. Bahkan dia pun pernah menjadi Sekretaris Tanfidziyah 2002-2006 pada PAC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Artinya untuk mengabdikan diri menjadi Kepala Desa, rasa-rasanya bukan perkara sulit bagi seorang ayah dengan dua anak dan satu istri ini.

Menariknya lagi, dalam mengembangkan kemampuannya untuk bisa terjun ke masyarakat dalam upaya ikut serta membuat sebuah perubahan, Sarnaja yang asli putra dari Desa Pangkat ini membekali dirinya dengan mengikuti berbagai kegiatan berupa Lokakarya, Seminar maupun Work Shop yang diselenggarakan oleh Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan lokal mau pun nasional.

Mewujudkan Mimpi

Mencalonkan diri menjadi Kepala Desa merupakan media atau jalan untuk mewujudkan mimpinya. Sebuah mimpi dan keinginan yang tidak muluk-muluk. Sebab menurutnya terjun pada masyarakat pada tataran pemerintahan yang paling rendah sekalipun, bisa memberikan perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan utamanya adalah masyarakat Desa Pangkat.

Salah satu kerangka kerja jika dia terpilih menjadi Kepala Desa adalah memaksimalkan sumber daya masyarakat berupa kerajinan yang berbasis pada Industri Rumahan. Menurutnya tidak sulit mencari bahan baku untuk menopang kegiatan ini. Sebab dengan memanfaatkan limbah industri, utamanya industri garmen, limbah potongan kain-kain kecil bisa dijadikan bahan kerajinan berupa keset kaki, misalnya.  Kegiatan ini jika dikelola dengan baik akan menghasilkan nilai ekonomis yang hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

Diperlukan strategi dan rumusan tersendiri untuk merubah paragdima masyarakat bahwa sampah atau limbah adalah sesuatu yang mampu menghasilkan nilai ekonomis dan keindahan.    

Juga, pemanfaatan lahan pertanian menjadi garapan yang bakal diutamakannya. Desa Pangkat yang sebagian besar penduduknya adalah petani, perlu pemberdayaan tersendiri. Peningkatan hasil pertanian menjadi pokok kerangka kerja. Penyuluhan pada para petani cara-cara pemanfaatan lahan pertanian agar dapat meningkatkan hasil produksi yang lebih baik serta pengadaan alat-alat pertanian modern, bisa diupayakan dengan bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang. Sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Sarnaja mengerti betul soal ini.

Menepis Keraguan

Awalnya, pria yang tak pernah lepas mengenakan topi ala penyanyi rap ini, ragu untuk mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa. Bukan tanpa alasan, sebab untuk menjadi calon Kepala Desa harus 'beruang'. Sarnaja menyadari betul soal ini; politik uang sudah menjadi budaya yang mengakar. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa pun seakan tak bisa lepas dari istilah 'serangan fajar.'

Melalui gerakan Benteng Demokrasi, sebuah organisasi kemasyarakatan yang digagasnya, Sarnaja, dari jauh hari sudah berupaya mengajak masyarakat untuk ikut dalam gerakan demokrasi tanpa embel-embel uang. Bukan perkara yang mudah, tapi setidaknya masyarakat tahu bahwa politik uang ditinjau dari sudut pandang manapun adalah sesuatu yang tidak dibenarkan.

Upayanya tersebut tidak sia-sia, ketika dia berniat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, masyaratkat memberikan respon yang baik. Dukungan dari masyarakat sudah cukup untuk menepis keraguannya. Dengan segala keyakinan serta pengalamannya dalam organisasi masyarakat mau pun Partai Politik, Sarnaja melenggang menjadi bakal calon Kepala Desa Pangkat yang pemilihannya akan dilaksanakan pada tahun 2015 mendatang. MEMBANGUN DESA UNTUK INDONESIA.***

            

Menghalau Induk Banteng

Oleh: Abu Gybran

Karut marut pergulatan politik serta kasus-kasus korupsi terus terjadi di negeri ini. Kasus korupsi atau penyelewengan uang negara oleh para pejabat negara yang dilakukan baik oleh individu atau dengan berjama'ah yang telah merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bekerja dan sudah tidak sedikit yang sudah meringkuk di penjara. Tapi tindakkan korupsi seperti belum mau berhenti. Nampaknya belum ada efek jera yang membuat para pelakunya kapok untuk mengulangi perbuatan yang menurut saya lebih kejam dari perbuatan teroris.

Belum lama ini sebagaimana dirilis oleh voa-islam.com, sejumlah aktivis Progres 98 mendatangi kediaman Ketua Umum PDIP yang berlambang kepala banteng, Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Mereka hendak menjemput dan mengajak Megawati ke gedung KPK terkait dengan kasus Surat Keterangan Lunas (LKS) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat Megawati mejabat Presiden. Mereka menyerahkan surat terbuka terkait hal dimaksud walau gagal menjemput Megawati.

Megawati dituntut harus menunjukkan kepada publik bahwa dirinya tidak kebal hukum. Ini pun merupakan ujian bagi para penegak hukum terutama KPK dalam hal ini. Sebab bukan tanpa alasan ketika rakyat bersuara bahwa dinegeri ini disinyalir hukum masih lebih runcing kebawah ketimbang ke atas.

Berikut penggalan draft surat terbuka dari Progres 98 yang ditandatangani oleh ketuanya, Faizal Assegaf yang diterima dan dilansir oleh Voa Islam untuk Megawati Soekarnoputri:

Melalui kesempatan ini perlu kami tegaskan, pada tanggal 14 Juli 2014, Ketua KPK Abraham Samad kepada publik menyampaikan bahwa;

Selesai lebaran akan segera memanggil mantan Presiden Megawati Soekarnoputri guna dilakukan pemeriksaan menyangkut kasus Surat Keterangan Lunas (LKS) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pernyataan Ketua KPK sesungguhnya mengikat secara hukum, serta sejalan dengan kehendak rakyat banyak yang menuntut perlunya penegakkan keadilan.

Oleh sebab itu, kami tergabung dalam organisasi Progres 98 sangat mendukung penuh upaya KPK dalam penuntasan kasus dimaksud.

Sebagaimana diketahui, Megawati pada saat menjabat selaku Presiden 2001-2004 telah mengeluarkan inpres Nomor 8 2001 yang dikenal dengan "Inpres Release dan Discharge" yang telah berakibat kerugian pada keuangan negara mencapai seratus triliun rupiah.

Sebagai warga negara saya tetap optimis terhadap penegakkan hukum di Indonesia yang tidak tebang pilih. Ini adalah harapan tegaknya sebuah keadilan yang diidamkan oleh seluruh rakyat.***
 

   

Pilih Jokowi Masuk Surga?

Oleh: Abu Gybran

Tangerang, (25/6). Menyoroti kampanye pilpres pasangan nomor 1 Prabowo-Hatta dan pasangan nomor 2 Jokowi-JK akhir-akhir ini, sudah kelewat batas. Banyak cara dilakukan oleh kedua Timses capres untuk menarik simpati masyarakat dari kampanye putih hingga kampanye hitam. Menurut saya hal ini sudah biasa dilakukan pada setiap perhelatan pilpres lima tahunan. Walau sejujurnya kita kerap kali dibuat merinding dengan ulah timses atau pendukung capres masing-masing yang melakukan kampanye hitam yang sarat fitnah dan bahkan menyesatkan.

Mulai dari isu HAM tahun 1998 yang dialamatkan ke capres nomor 1 Prabowo hingga tulisan dari Tabloid Obor Rakyat yang mengupas isu capres boneka yang diarahkan pada capres nomor 2 Jokowi. Dan masih banyak ragam lainnya yang berkaitan dengan kampanye pilpres tahun ini.

Dari sekian kampanye putih atau hitam yang dilakukan oleh kedua kubu capres, ada yang sangat mengusik hati saya. Adalah kampanye akbar yang dilakukan oleh pasangan capres nomor 2  di wilayah Lampung tepatnya di Lapangan Enggal, Bandar Lampung (24/6). Sebagaimana dilansir oleh Tribunnews, Ketua DPD PDIP Provinsi Lampung, Sjachrudi ZP dihadapan massa pendukung capres Jokowi-JK mengatakan dalam orasinya bahwa; "Yang nanti mau masuk surga nanti tanggal 9 Juli jangan lupa pilih Jokowi-JK ya, kalau tidak milih nanti masuk neraka."

Keterlaluan ! Itu kata hati saya. 

Yang membuat hati saya lebih miris lagi, kampanye itu juga dihadiri oleh tokoh senior PDIP yang juga sebagai Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri dan cawapres Jusuf Kalla yang saat orasi konyol itu disampaikan ikut tertawa. Artinya mereka ikut mengamini. Sungguh menyedihkan.......

Seharusnya ada klarifikasi atau pelurusan dari kedua tokoh sepuh itu terkait banyolan Sjachrudi ZP yang menyesatkan itu. Sebab keduanya pun ikut berorasi bergantian tapi itu tidak terjadi. Mereka lupa bahwa rakyat sudah cerdas dan bisa menilai capres mana yang bakal menjadi pilihannya nanti.

Menurut pandangan saya, kedua capres merupakan dua anak bangsa yang terbaik. Alangkah naifnya jika keduanya di caci-maki, di fitnah dan terus diungkit-ungkit segala keburukannya yang tentu tidak sepenuhnya benar. Padahal salah satu di antara keduanya bakal menjadi pemimpin negeri ini. Biarkan rakyat memilih pilihannya sesuai dengan hati nuraninya, sebab mereka sudah mempunyai pilihan dan saya pun sudah mantap dengan pilihan saya. Bukan soal masuk surga atau pun masuk neraka. Ini soal pilpres.....!!!***

 

Ketika Aktivis Buruh Menjadi Relawan Capres

Oleh: Abu Gybran

Menjelang Pilpres 2014, banyak cara dan gaya dari Capres untuk menarik simpati pemilihnya. Bahkan Parpol pendukung getol mengkampanyekan 'jagoannya' tentu dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Keburukan-keburukan Parpol pendukung selama perjalanan 5 tahun kebelakang berusaha ditutupi sebisa mungkin. Lagi, rakyat disuguhi pencitraan Parpol yang menipu. Saling serang, saling sikut antar Parpol di media massa menjadi tontonan yang menarik untuk disimak.

Suara Buruh

Suara buruh menjadi incaran Parpol saat ini, bahkan diperebutkan. Pemilu sebelumnya pemilih dari basis buruh tidak menjadi target utama, mungkin dilirikpun tidak. Sebab sebelumnya suara buruh masih cair dan mudah diarahkan oleh penggiat politik yang bukan dari kalangan buruh kemanapun. Buktinya, Pemilu sebelumnya tahun 2009 ada pergerakkan 'Buruh Pilih Buruh', sebab saat itu ada beberapa aktivis buruh yang maju menjadi Caleg, tapi pergerakkan ini boleh dikatakan gagal.

Tapi tidak untuk tahun 2014 ini. Buruh sudah menggeliat dan berusaha untuk melek politik. Hal ini dibuktikan dengan kembali semaraknya aktivis buruh yang maju menjadi Caleg. Walau terlihat disana-sini masih terkesan dipaksakan. Dengan pengawalan induk organisasi buruh, buruh diarahkan untuk dapat meraih kursi anggota dewan.

Aktivis Buruh Menjadi Relawan Capres

Seperti yang saya sindir diawal catatan ini, Capres dari berbagai Parpol sudah mulai tebar pesona dengan cara-caranya sendiri. Mulai dari 'blusukan' yang ngetren dilakukan hingga ngobral janji-janji. Lantas, apa kaitannya dengan organisasi buruh atau aktivisnya yang men-deklerasi-kan dengan 'sukarela' menjadi Relawan Capres yang mereka dukung? Bahkan dalam pandangan saya yang juga sebagai buruh, saya melihatnya hal ini sudah kebablasan. Saya sedang tidak mengatakan buruh tidak boleh berpolitik, tapi jika aktivis buruh sudah menyeret-nyeret organisasi buruh untuk berpihak pada salah satu Capres yang dijagokan Parpolnya, bukankah ini sudah kebablasan? 

Buruh dan organisasinya bisa berkibar dengan segala kebebasannya sampai saat ini, itu karena organisasi Serikar Buruh yang independen. Tidak menginduk atau mengekor pada salah satu Parpol seperti masa Orde Baru dulu. Barangkali lain halnya kalau buruh atau Serikat Buruh memiliki Parpolnya sendiri. Saya tidak percaya apa yang dilakukan oleh beberapa aktivis buruh saat ini yang menjadi Relawan Capres kalau tidak ada embel-embel tertentu baik untuk aktivis buruh itu sendiri atau organisasi Serikat Buruhnya.

Kesannya teramat jelas, kalau buruh-buruh yang berada di akar rumput sedang dipaksa dan diarahkan untuk mendukung dan berpihak pada salah satu Capres yang didukung oleh aktivis mereka. Apa untungnya untuk organisasi Serikat Buruh? Pertanyaan ini selalu mengusik hati saya. Saya yakin jawabannya pun pasti beragam dan itu hanya sebatas kilah untuk menutupi perselingkuhan dengan Parpol pendukung Capres. 

Kawan, jangan kau gadaikan kepercayaan buruh.......!!!   

Ananta Wahana; Melawan Korupsi

Oleh: Abu Gybran

Disela-sela rehat makan siang seusai shalat jum'at, di kantor Gunung Mas Jaya, Tigaraksa, saya habiskan untuk membaca buku MELAWAN KORUPSI DI BANTEN yang ditulis oleh Ananta Wahana. Penulis buku ini tercatat sebagai Anggota DPRD Banten Priode 2009-2014. Saya tertarik dengan peran aktifnya untuk membongkar dan melawan korupsi yang menggurita di Banten. 

Ananta Wahana dilahirkan di Solo 48 tahun yang lalu. Kalangan dekat memanggilnya AW (Ananta Wahana). Sebuah nama yang diharapkan menjadi cakrawala untuk menaungi perjuangan membela kebenaran dan menjadi "wadah yang tidak pernah mati" (A=tidak, Nanta=mati, Wahana=tempat). Ibunya bernama RNgt. Sumarmi Singgih Basuki, seorang ibu rumah tangga biasa.

Masa kecil AW dihabiskan di Jagalan Solo. Pendidikan terakhirnya ditempuh pada Fakultas Hukum, Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Sebelas Maret Solo tahun 1985. Disinilah idealisme AW dalam dunia politik pertamakali tercipta melalui organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Sebuah organisasi yang mengenalkannya pada pergerakkan dan jaringan politik yang luas di negeri ini. Hingga hari ini, AW mencintai politik sebagai wahan perjuangan membangun sistem kehidupan bermasyarakat ke arah yang lebih baik, seperti yang dicita-citakan oleh Bung Karno dahulu.

Melalui kendaraan politiknya Partai PDIP, Ananta Wahana kini kembali 'nyaleg' di DPRD Banten Dapil Kabupaten Tangerang A dengan nomor urut 1 (satu) untuk priode 2014-2019. ***

Mahalnya Biaya Politik

Oleh: Abu Gybran

'Bergidik' penulis mendengar mahalnya biaya politik di negeri ini. Betapa tidak, untuk menjadi anggota DPRD saja butuh dana 2 Milyar. Dana sebesar itu dipergunakan untuk biaya kampanye dan sosialisasi ke wilayah dapil untuk menggalang suara. Kalau caleg sekadar modal nekad, rasanya sulit untuk bersaing dengan caleg yang punya modal besar. Suka atau tidak suka, caleg modal nekad harus melewati kondisi ini. Sistem boleh jadi tidak mensyaratkan modal besar untuk pertarungan memperebutkan kursi di DPR, tapi fakta dilapangan tentu akan berbicara lain.

Setidaknya ada dua hal menurut penelusuran penulis yang membuat biaya politik menjadi mahal. Pertama, kesadaran politik masyarakat yang belum merata. Kedua, kurang 'pede' nya para caleg untuk menjual kemampuan dirinya pada masyarakat pemilih. 

Belum Meratanya Kesadaran Politik

Masyarakat umum menganggap bahwa pemilu hanya sekadar pesta demokrasi untuk memilih anggota DPR atau Presiden. Artinya cara berpikir mereka adalah tidak ikut memilihpun tidak berdampak apa-apa pada dirinya. Bahkan memilihpun mereka tidak dapat merasakan apa-apa dari orang-orang yang dipilihnya. Boleh disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilu dan setelahnya pun; setelah para caleg dipilih dan mendapatkan kursi, masyarakat merasakan tidak mendapatkan apa-apa kecuali janji-janji yang sudah lewat. 

Lumrah saja, jika masyarakat awam berpikir seperti diatas, karena memang kesadaran politiknya boleh dibilang masih rendah atau belum merata. Sehingga memandang bahwa pemilu bukan merupakan kebutuhan yang harus dilakukannya. Padahal hasil pemilu menentukan baik buruknya kehidupan bernegara untuk 5 tahun kedepan. Masyarakat awan berpikir pemilu berarti mendapatkan uang dari hasil menjual suara. Kondisi ini tentu tidak jadi masalah bagi caleg yang punya modal besar.

Walau politik uang diharamkan, tapi faktanya tentu tidak di lapangan. Adanya istilah serangan fajar, karena memang adanya praktek politik uang. Ada juga anggapan yang keliru tapi seringkali dibenarkan bahkan dianggap benar yaitu: "Ambil uangnya tapi jangan pilih orangnya." Secara tidak langsung kita memberikan pelajaran pertama pada para caleg yang memberi uang untuk melakukan tindak korupsi kedepannya. Karena biar bagaimanapun caleg yang terpilih akan berpikir; modal yang dikeluarkan harus kembali.

Kurang 'Pede' nya Para Caleg

Kurang 'pede', ini hanya istilah penulis saja. Artinya tidak sedikit para caleg yang kurang siap untuk 'nyaleg'. Sehingga untuk menjual dirinya ke masyarakat malah menjadi gagap. Tidak mempunyai kemampuan diri hanya berani karena punya dana-modal besar. Sehingga ketika melakukan sosialisasi kedapilnya yang banyak bicara adalah uangnya. Menyumbang untuk perbaikkan jalan, menyumbang sarana olah raga dan membangun pos kamling  adalah hal yang sering dilakukan oleh caleg yang beruang.

Ongkos politik seperti ini dianggap wajar. Jadi wajar pula jika untuk menjadi anggota DPRD saja para caleg harus punya dana 2 Milyar. Sepertinya penulis tidak akan pernah mimpi untuk menjadi caleg. Kalau hanya modal nekad saja penulis pun tidak sanggup, untuk apa kalau hanya jadi bulan-bulanan politik.***

Kang Haji Wawan Alwani, 'Nyaleg'

Oleh: Abu Gybran

Saya terkejut saat mendengar perkenalan singkat dari seorang Calon Anggota Legislatif (caleg) DPRD Provinsi Banten, Dapil Tangerang A, dari Partai Hanura, H. Wawan Alwani, disela-sela pada peringatan Maulid Nabi SAW di Kampung Dungus Malang, Jayanti, Tangerang, beberapa waktu yang lalu. 

Saya pernah menulis dalam catatan saya disini tentang caleg serba dadakkan,  karena memang mereka terjun kedunia politik tidak dipersiapkan dari awal; hanya titipan partai belaka untuk memenuhi kuota daftar pencalegan saja. Lain halnya dengan Kang Haji Wawan, begitu saya memanggilnya, sepertinya dia sudah dipersiapkan dari awal. Ini tergambar jelas dari kiprahnya dibeberapa organisasi kemasyarakatan.  Hingga saat ini politikus muda yang lahir di Tangerang 45 tahun silam, masih tercatat sebagai penasehat Karang Taruna Kecamatan Balaraja, Pembina Laskar Merah Putih, Penasehat Kawasaki Ninja Banten Lion, Penasehat KNPI Kecamatan Balaraja, Wakil Ketua DKM Jamiaturrohmat dan  terakhir sebagai Ketua PAC Hanura Balaraja.

Sekali lagi, catatan saya ini bukan pesanan Kang Haji Wawan, saya menulisnya karena ketertarikan saya pada sosoknya yang sederhana dan tidak mengumbar janji-janji muluk pada saat perkenalan dirinya dihadapan jama'ah yang hadir pada peringatan Maulid Nabi SAW yang diadakan di rumah Tokoh Sepuh KH. Jaenuddin. Menurutnya, keikutsertaannya dalam pertarungan pemilu Legislatif, bukan untuk mengadu peruntungan memperkaya diri jika terpilih, tapi sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat.

"Saya dicalonkan, bukan mencalonkan. Dengan bismillah, saya mau melaksanakan amanat ini," tegasnya dalam perkenalannya itu.

Saat saya mendengar perkenalan singkatnya, saya berfikir, kalau saja benar apa yang diucapkannya itu tentu hal ini akan membawa kebaikkan bagi masyarakat yang memilihnya. Sebab niat baik dimulai dari awal yang baik dan akhir yang baik pula. Ya, saya berharap semoga saja, bukan hanya pada Kang Haji Wawan, tapi pada semua caleg yang ikut serta pada pertarungan Pemilu Legislatif bulan April 2014 nanti tidak hanya mengumbar janji-janji belaka.***

Tidak ber-Agama pun Bisa Hidup di Indonesia

Oleh: Abu Gybran

Saya terkejut setelah membaca disahkannya hasil revisi atas Undang-Undang No.23/2006 Tentang Administrasi Kependudukkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahwa untuk menjamin hak-hak setiap warga negara, para pejabat negara telah melegalkan untuk mengosongkan kolom agama dan identitas jenis kelamin dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)..

Apakah ini makna yang sesungguhnya dari orang-orang pemuja kebebasan, bahwa negara ini bukan negara agama? Sehingga warganya pun bebas untuk beragama atau pun tidak beragama. Mengerikan; sila pertama dalam Pancasila, "Ketuhanan yang maha esa" telah dimasukkan kerangkeng.

Revisi Undang-Undang ini untuk Siapa?

Kalau hanya untuk mengakomodir segelintir orang dengan mengorbankan ratusan juta orang yang beragama, tentu hal ini tidak akan membawa manfaat yang baik, justru sebaliknya akan memunculkan dampak-dampak sosial yang negatif.

Kementerian dalam negeri (Kemendagri) apakah sudah melakukan survei dan mengetahui berapa jumlah penduduk yang tidak bergama di Indonesia? Dan ironisnya lagi, Menteri Agama, Suryadharma Ali, setuju kolom agama di KTP untuk dikosongkan untuk warga yang tidak mempunyai kepercayaan diluar enam agama yang diakui negara (Islam , Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu). Alih-alih untuk mengakomodir dan meyelamatkan hak-hak mereka yang hanya segelintir itu, revisi Undang-Undang ini tanpa disadari telah melumpuhkan kehidupan warganya yang beragama. 

Kelompok-kelompok atheis yang selama ini bersembunyi akan bermunculan dimana-mana. Orang-orang transgender (Waria) tak perlu lagi bingung untuk menentukan pilihan pria atau wanita, sebab kolom identitas jenis kelamin di KTP boleh dikosongkan. Bahkan tidak beragama sekalipun (atheis) bisa hidup di Indonesia.

Saya sefakat bahwa setiap warga negara mempunyai hak-hak untuk dilindungi oleh negara. Dan karena haknya pula setiap warga negara bebas untuk beragama atau pun tidak. Tapi bukan berarti kebebasan itu tidak bisa diatur. Oleh karenanya dibuatlah Undang-Undang yang ber-keadilan untuk mengatur kehidupan warga negara. 

Bagaimana Dengan Pengurusan Jenazah?

Saya kira ini masalah serius yang bakal timbul dikemudian hari. Jika seseorang tidak diketahui beragama apa, lantas dia mati, siapa yang mengurus jenazahnya? Mau dimakamkan secara Islam, Katolik, Protestan atau apa? Artinya untuk menjawab ini pemerintah harus mengeluarkan aturan baru tentang jenazah orang yang tidak beragama. Sebab tidak mungkin jenazah dibuang ke laut begitu saja........hehehehe.... ***

Caleg Serba Dadakkan

Oleh: Abu Gybran

Sepanjang jalan Raya Serang antara Cikande sampai Balaraja, setiap kita melintas mata kita akan disuguhi di kiri dan kanan jalan banyaknya spanduk-spanduk atau baliho Calon Angota Legislatif (caleg) untuk tahun 2014 yang diusung oleh sejumlah partai politik. Semerawut, sebab spanduk atau baliho terkesan dipasang asal tanpa mempertimbangkan tata ruang. 

Namun dalam catatan saya ini, saya tidak ingin menyoroti kesemerawutan pemasangan spanduk-spanduk itu. Terusterang saya terkesan dengan penampilan gambar-gambar para caleg tersebut. Mereka tampil anggun, kharismatik dan religius. Dengan tulisan kata-kata santun sekaligus sebagai perkenalan dan ajakan tentunya agar rakyat tidak lupa untuk memilih mereka.

Ngedadak religius

Atau barangkali tepatnya adalah religius dadakkan. Coba saja perhatikan; yang pria tak lupa mengenakan kopiah hitam atau sorban. Bagi yang wanita mengenakan kerudung atau pakaian hijab dengan senyum (yang diusahakan) semanis mungkin. Tulisan yang menyertai pun beragam "Selamat Hari Raya Idul Fitri." misalnya,dan kata-kata yang lain yang berkaitan dengan perayaan hari besar agama. Tampil agamis demi pencitraan walau cuma dadakkan.

Saya kira apapun akan dilakukan oleh mereka sebab tujuan mereka adalah agar mereka bisa dikenal oleh para calon pemilih dan mendapatkan suara sebanyak mungkin. Bahkan tidak sedikit pula diantara mereka yang rutin mengadakan pengajian mingguan untuk jama'ah umum di masjid atau ditempat lain (padahal sebelum nyaleg, jangankan bikin acara pengajian datang kepengajian di masjid saja, gak tuh....hehehehe) . Alasan mereka kegiatan seperti ini tidak akan disorot oleh Panwaslu sebagai 'nyuri' star kampanye; "ini murni ibadah," kilah mereka.

Ngedadak aktivis

Tepatnya aktivis dadakkan. Saya melihat caleg ini dari kalangan buruh. Unik memang, ketika sebelum diusung menjadi caleg, perannya dalam perburuhan nyaris tak terdengar. Tapi menjadi lain ketika nyaleg. Setiap ada event perburuhan mereka tampil atau ditampilkan dengan orasi vokalnya membela kaum buruh. Aneh juga sih, selama ini mereka kemana?

Karena tidak disiapkan, wajar saja jika caleg dari kaum buruh selalu gagal untuk mendapatkan suara pemilih seperti pemilu sebelumnya. Ironisnya dari kalangan buruh sendiri tidak memilih mereka? Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran politik bagi kaum buruh masih jauh dari harapan. Pentingnya kaderisasi bagi para penggiat perburuhan jika ingin mendapatkan kursi di parlemen. Tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Caleg serba dadakkan

Kembali kepada pembahasan pokok catatan saya ini. Bahwa pandangan saya terhadap gempuran spanduk-spanduk serta baliho para caleg menunjukkan kepada kita betapa mereka berusaha 'memaksa' kita untuk mengenali mereka. Padahal idealnya seharusnya mereka yang berusaha untuk mengenali siapa yang bakal menjadi pemilihnya. Sebab jika terpilih mereka akan menjadi wakil rakyat yang menyuarakan kepentingan rakyat. Itu artinya mereka harus kenal terlebih dahulu dengan rakyat yang memberikan hak suaranya setidaknya yang berada pada Dapil-nya. 

Bagi saya, sosok pemimpin itu disiapkan. Bukan pemimpin dadakkan atau wakil rakyat dadakkan. Jika hal ini yang terjadi, maka hasilnya pun akan serba dadakkan. Ramai diawal sepi dipertengahan dan diakhirnya. Dan rakyat yang memilih dilupakan.***  

.